Return-Path: Delivered-To: balisos-Made.Sambu@BaliSOS.com Received: (qmail 18159 invoked by uid 0); 6 May 2005 19:09:11 -0000 Received: from sentto-10390390-4328-1115406416-Made.Sambu=BaliSOS.com@returns.groups.yahoo.com by NICService.net by uid 301 with qMail-scanner-3.1/Sambu (iscan: v3.1/v7.510-1002/613/101189. spamassassin: 3.0.2. Clear:RC:0:SA:0(3.8/4.8):. Processed in 5.761009 secs); 06 May 2005 19:09:11 -0000 Received: from n15b.bulk.scd.yahoo.com (209.73.160.82) by balisos.com with SMTP; 6 May 2005 19:09:05 -0000 Received: from [66.218.69.1] by n15.bulk.scd.yahoo.com with NNFMP; 06 May 2005 19:08:06 -0000 Received: from [66.94.237.55] by mailer1.bulk.scd.yahoo.com with NNFMP; 06 May 2005 19:08:06 -0000 X-yahoo-newman-spamcop: yes Received: from [66.218.69.6] by n26.bulk.scd.yahoo.com with NNFMP; 06 May 2005 19:06:57 -0000 Received: from [66.218.66.27] by mailer6.bulk.scd.yahoo.com with NNFMP; 06 May 2005 19:06:57 -0000 X-Yahoo-Newman-Property: groups-email Received: (qmail 82000 invoked from network); 6 May 2005 19:06:51 -0000 Received: from unknown (66.218.66.218) by m21.grp.scd.yahoo.com with QMQP; 6 May 2005 19:06:51 -0000 Received: from unknown (HELO n15a.bulk.scd.yahoo.com) (66.94.237.32) by mta3.grp.scd.yahoo.com with SMTP; 6 May 2005 19:06:51 -0000 Received: from [66.218.69.4] by n15.bulk.scd.yahoo.com with NNFMP; 06 May 2005 19:06:37 -0000 Received: from [66.218.66.81] by mailer4.bulk.scd.yahoo.com with NNFMP; 06 May 2005 19:06:37 -0000 X-Sender: johnmacdougall@comcast.net X-Apparently-To: indonesian-studies@yahoogroups.com Received: (qmail 89376 invoked from network); 6 May 2005 18:41:38 -0000 Received: from unknown (66.218.66.167) by m30.grp.scd.yahoo.com with QMQP; 6 May 2005 18:41:38 -0000 Received: from unknown (HELO sccrmhc12.comcast.net) (204.127.202.56) by mta6.grp.scd.yahoo.com with SMTP; 6 May 2005 18:41:38 -0000 Received: from VAIO (pcp0010546988pcs.anaprd01.md.comcast.net[68.50.229.179]) by comcast.net (sccrmhc12) with SMTP id <2005050618413601200spgp2e>; Fri, 6 May 2005 18:41:36 +0000 Message-ID: <009901c5526b$3491b5f0$0a00a8c0@VAIO> To: "indonesian-studies" X-Priority: 3 X-MSMail-Priority: Normal X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2900.2180 X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.2180 X-Originating-IP: 204.127.202.56 X-eGroups-Msg-Info: 1:12:0 From: "John MacDougall" X-Yahoo-Profile: apakabar2 X-eGroups-Approved-By: apakabar2 via web; 06 May 2005 19:06:35 -0000 Sender: indonesian-studies@yahoogroups.com MIME-Version: 1.0 Mailing-List: list indonesian-studies@yahoogroups.com; contact indonesian-studies-owner@yahoogroups.com Delivered-To: mailing list indonesian-studies@yahoogroups.com List-Id: Precedence: bulk List-Unsubscribe: Date: Fri, 6 May 2005 14:41:20 -0400 Subject: [indonesian-studies] Corrupt Bali Police & Prosecutors Threatening Internet and Personal Freedoms Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1 Content-Transfer-Encoding: 7bit

	My Groups \| indonesian-studies Main Page

The letter reproduced here presents an ongoing example of Bali police and prosecutorial corruption. While indonesian-studies list is not in the advocacy business, I post it to illustrate vividly the type of blatant, unchecked official corruption spoiling people's lives and violating their rights in today's Bali. (See especially yesterday's posting http://groups.yahoo.com/group/indonesian-studies/message/4326 ) The case also cogently illustrates a threat to expansion of internet access in Indonesia and thus has far greater implications beyond the welfare of the persons involved. Until the offending officials are forced to cease and desist and are themselves held to account, freedom of expression and freedom to earn a legitimate livelihood remain sacrificed to abusive state power. There is a need for immediate intervention by other responsible governmental and non-governmental persons and bodies. Full documentation on this case is available at http://baliwireless.com/reskrim/ . Please send any further correspondence directly to Harry Bleckert <Harry@Bleckert.com>. -- Kuta, 4 April 2005 Kepada Yth. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Jl. Trunojoyo no. 3 Jakarta Perihal : Laporan Pengaduan Dengan hormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Harald Bleckert alias Made Sambu Jenis Kelamin : Laki-laki Umur : 49 tahun Agama : Hindu Pekerjaan : Karyawan Swasta Kewarganegaraan : Jerman Alamat : Banjar Tandeng Tibubeneng, Kuta Utara, Gang Mawar nomor 5, Badung, Bali. Dengan ini hendak mengajukan laporan pengaduan kehadapan Bapak Kapolri sehubungan dengan Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian dan kejaksaan di Bali baik terhadap perusahaan CV. Candi Internet (CI) maupun pribadi Direktur Utama yaitu Sang Ayu Made Karnasih. Tiada lain maksud saya menyampaikan laporan ini karena kewajiban sebagai masyarakat yang melihat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum. Atas laporan ini saya meminta perlindungan hukum untuk diri saya serta jaminan tindaklanjut atas laporan pengaduan saya ini. Untuk itu saya mohon kepada Bapak Kapolri agar memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali untuk menindaklanjuti laporan saya ini dengan sungguh-sungguh. Keterkaitan saya terhadap para korban tersebut diatas adalah sebagai berikut: a.. Suami dari Sang Ayu Made Karnasih b.. Orang tua dari anak di bawah umur yang menghadapi tekanan dari penyidik POLDA Bali c.. Penanam modal di perusahaan CV. Candi Internet d.. Karyawan CV. Candi Internet Dengan ini saya sampaikan kronologi kejadian selengkapnya: CV. Candi Internet (CI) yang didirikan sesuai Akta Notaris I Putu Chandra, SH nomor 13 tanggal 2 Oktober 2001. (B-1) Pada awalnya CI hanya perusahaan yang menyediakan jasa warnet dan web design kemudian baru pada April 2004 berencana untuk menjadi Internet Service Provider (ISP). Berbagai informasi kami kumpulkan mengenai cara menjadi ISP termasuk masalah perijinan. Informasi yang kami dapat bahwa ijin harus di dapat dari pusat (Jakarta) dan untuk itu ada uang yang harus dikeluarkan guna menyuap pejabat yang berwenang agar permohonan dapat disetujui. Guna menghindari perbuatan kriminal tersebut kami menambah informasi dengan melihat kegiatan usaha sejenis yang dilakukan para ISP yang ada di Indonesia. Maka kami mengetahui praktek subnet (B-2) yang dilakukan Indo.net Jakarta dengan suatu CV di Makasar. Selanjutnya kami mencari mitra ISP di Jakarta yang memiliki ijin ISP nasional (B-3) namun belum membangun di Bali. Kemudian PLB menawarkan diri setelah mendapatkan konfirmasi dari seseorang di DirJen Postel bahwa subnet diperbolehkan. Maka pada tanggal 19 April 2004 antara PLB dan CI disepakati Perjanjian Kerja Sama subnet (B-4). Pada tanggal 23 September 2004 DirJen PosTel mengundang para ISP di Bali (ada belasan ISP namun sebagian besar tidak memiliki ijin sama sekali) guna mensosialisasikan UU Telekomunikasi terutama mengenai perijinan. Turut hadir sebagai undangan adalah: 2 jaksa pada Kejaksaan Tinggi Bali, 2 pejabat pada Dinas Perhubungan Propinsi Bali dan 2 perwira polisi POLDA Bali bagian KORWAS (B-5). Pada pertemuan tersebut para ISP dihimbau agar mengurus ijin dan diberikan waktu 3 (tiga) bulan untuk melengkapi perijinan. Ditegaskan lagi oleh penyelenggara bahwa sosialisasi ini akan dilanjutkan sehingga tidak akan ada penertiban dalam beberapa bulan kedepan. Namun belum genap satu bulan sejak pertemuan tersebut, ada aparat kepolisian dari Polda Bali (bukan dari bagian KORWAS yang turut hadir sebagai undangan) melakukan penggeledahan pada malam hari di CI. Berikut ini kejadiannya: 1.. Penggeledahan pada tanggal 22 Oktober 2004 dilakukan dengan paksa pada malam hari (setelah jam kantor) pada pukul 19:30 tanpa disetujui (bahkan ditentang) pemilik rumah namun penggeledahan tetap dilakukan tanpa didampingi aparat desa, tanpa ijin khusus untuk itu dan tanpa BAP. Satu-satunya surat yang ditunjukkan polisi adalah Surat Tugas dari internal Polda Bali untuk penyidikan terhadap PT. Candi Internet (Bukan CV. Candi Internet). 3 Orang polisi tersebut adalah T3, T5 dan seorang polisi yang tidak diketahui identitasnya, mereka semua tanpa menggunakan pakaian dan atribut polisi. Pihak CI mengatakan akan memanggil advokat untuk menyaksikan proses penggeledahan itu namun para polisi tersebut tidak mau peduli dan melanjutkan kegiatan penggeledahan. Para polisi melakukan intimidasi, memaksa karyawan CI untuk tidak menghalangi kegiatan mereka kalau tidak menuruti maka polisi mengancam akan menangkap para karyawan. Berbagai perijinan ditanyakan polisi, kemudian masuk ke dalam ruangan kerja dimana peralatan kerja disimpan lalu mengambil foto beberapa kali tanpa persetujuan pemilik barang dan kantor. 2.. Penyitaan dilakukan keesokan harinya, tepatnya pada Hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2004 pukul 12:00 tanpa surat ijin dari Pengadilan Negeri dengan alasan karena mendesak. Saat ditunjukkan kelengkapan perijinan CI sebagai subnet atas ISP berijin nasional dari Jakarta, tanpa berpikir panjang dan tanpa pertimbangan intelektual bahkan tanpa membaca surat perijinan yang dimiliki CI penyidik langsung menyatakan bahwa Subnet itu ilegal dan langsung menyita alat-alat milik CI. Penyidik tidak menyelidiki dahulu bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan ISP besar seperti Indo.net yang ternyata juga melakukan bentuk subnet serta penyidik tidak mengetahui ketentuan APJII tentang subnet/franchise/reseller (B-6) namun langsung bertindak secara gegabah dan arogan; berteriak-teriak dan memukulkan ke atas meja surat-surat perijinan yang diberikan CI. Para penyidik tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka namun nampak ada tujuan tertentu dibalik penggeledahan dan rencana penyitaan tersebut; T3 dengan suara yang memekakan telinga memerintahkan karyawan CI untuk membuka website CI, kemudian mengarahkan kepada satu halaman tertentu yaitu mencari "price comparison" dengan BL padahal bagian ini amatlah khusus dan merupakan persaingan bisnis antara CI dan BL, tetapi anehnya T3 langsung menuju pada hal tersebut padahal untuk pengetahuan yang secara umumpun T3 tidak memahaminya yaitu saat website CI dibuka, T3 menanyakan mana ijin website CI ??? Pertanyaan yang sangat konyol untuk ditanyakan oleh Penyidik dari Unit Cyber Crime POLDA Bali karena masyarakat awampun mengetahui bahwa pembuatan website tidak memerlukan ijin. Saat CI menyampaikan pengetahuan tersebut, untuk menutupi kebodohannya, T3 tetap bersikeras dengan mengatakan bahwa "WEBSITE DI INDONESIA HARUS ADA IJIN!!!!" Kejadian ini dapat dijadikan prestasi tersendiri bagi jajaran Unit Cyber Crime POLDA Bali karena saat T3 menunjukan kebodohan itu disaksikan oleh rekan-rekan lainnya bahkan atasan yaitu T2 namun semua penyidik tidak berkomentar KARENA MEREKA MEMANG TIDAK MEMAHAMINYA. Ada alasan khusus yang mengundang mereka melakukan penyidikan terhadap CI. Kemudian para penyidik yang terdiri atas 3 (tiga) polisi yang melakukan penggeledahan ditambah T2 serta 2 (dua) polisi lainnya yang berjaga diluar kantor CI melakukan penyitaan dengan hanya memberikan Tanda Terima (B-7). 3.. Penyitaan yang dilakukan tidak sesuai ketentuan pasal 38 jo. 129 KUHAP. 1.. Penyitaan tanpa ijin Ketua Pengadilan Negeri. Alasan mendesak adalah alasan yang tidak masuk akal dan terkesan terlalu dibuat-buat. Tidak ada kemungkinan bahwa benda-benda tersebut dapat segera musnah, menimbulkan bahaya maupun menimbulkan kerusakan lingkungan secara luas jika tidak segera disita. 2.. Seandainyapun dipaksakan alasan tersebut, mengapa penyitaan yang mendesak itu tidak dilakukan pada hari pertama saat penyidik datang tetapi menunggu keesokan harinya padahal saat hari pertama telah menunjukkan tanda-tanda akan melakukan penyitaan yaitu dengan mengambil foto benda-benda tersebut tanpa persetujuan pemilik. 3.. Alasan mendesak sehingga tidak sempat meminta ijin penyitaan juga merupakan kejanggalan karena pada hari pertama penyidik sempat membawa surat tugas untuk melakukan penyidikan terhadap PT. Candi Internet dan kemudian keesokan harinya penyidik sempat mendapat surat tugas baru yaitu untuk melakukan penyidikan terhadap CV. Candi Internet. 4.. Kedua benda yang disita, karena peruntukannya temasuk dalam paham kebendaan-takbergerak, si pemilik telah menghubungkan benda-benda tersebut kepada kebendaan-kebendaan tak bergeraknya. Benda tersebut digunakan untuk menjalankan usaha dalam suatu perusahaan yang berada dalam rangkaian peralatan kerja. Benda-benda itu tidak dapat dilepaskan dengan tidak memutus, dimana benda-benda itu dilekatkannya. Tanpa persetujuan pemilik, T2 melepas sendiri rangkaian peralatan tersebut. 1.. Tanggal 24 Oktober 2004 karyawan CI, P3 meminta penjelasan kepada rekan di Jakarta guna menanyakan perijinan ISP. Namun tanpa diduga berita tersebut disampaikan kepada IndoWLI sehingga akhirnya meluas melalui pemberitaan detik.com (B-8,9,10). 2.. Tanggal 25 Oktober 2005 P3 menemui T2 dengan maksud agar peralatan yang disita dapat dikembalikan atau setidak-tidaknya dipinjamkan kepada CI karena dengan diambilnya alat-alat tersebut oleh polisi maka CI tidak dapat bekerja sedangkan banyak karyawan yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan CI. Namun permohonan tersebut ditolak dan T2 meminta P3 untuk menyampaikan Surat Panggilan kepada P1 agar hadir di Polda Bali guna pemeriksaan sebagai Tersangka (B-11). 3.. Atas dasar simpati terhadap musibah yang menimpa CI maka pada tanggal 27 Oktober 2004, S1 menawarkan diri untuk menjadi mediator guna memusyawarahkan masalah penyitaan ini kepada Polda Bali. 4.. Tanggal 28 Oktober 2004 S1 datang ke Bali dan langsung menemui Wakapolda didampingi oleh S2. Suatu hal yang sangat tidak diharapkan terjadi, Polda justru mengancam S2 dengan mengatakan akan melakukan penangkapan atas dugaan keterlibatan S2 pada kegiatan CI. 5.. Pada saat yang bersamaan P1 diperiksa T2 sebagai Tersangka tanpa didampingi Penasihat Hukum. Setelah proses yang panjang, P1 diminta untuk datang kembali keesokan harinya agar membawa bukti-bukti surat berupa Invoice. 6.. Tanggal 29 Oktober 2004 P1 datang memenuhi permintaan Penyidik dengan membawa Invoice hingga pemeriksaan selesai. Pemeriksaan tersebut berlangsung selama 2 (dua) hari namun dalam BAP tidak dicantumkan dengan jelas, seolah-olah selesai dalam satu hari pada tanggal 28 Oktober 2004 (B-12). Sebagai Tersangka, P1 tidak mendapat Turunan BAP seperti yang diatur dalam KUHAP meskipun hal itu telah berulang kali diminta P1 kepada penyidik baik secara langsung maupun melakui kuasa hukumnya yang diberi wewenang khusus untuk itu. Bahkan hingga saat ini, P1 belum mendapatkan Turunan BAP tersebut. 7.. Sekitar awal November 2004 S1 datang lagi ke Bali bersama seseorang dikenalkan sebagai advokat. CI menanggung biaya perjalanan. Mereka berdua menawarkan jasa rekonsiliasi dengan menghadap ke POLDA lagi. Hasilnya di hotel tempat menginap S1 menyampaikan kepada P3, S4 dan S5 bahwa untuk menutup kasus yang dialami CI diperlukan dana sebesar US$ 14,000.00 (empat belas ribu dolar amerika) yaitu US$ 70,000.00 untuk jasa S1 dan US$ 70,000.00 lagi untuk diberikan kepada oknum di POLDA. 8.. Muncul pemberitaan bohong yang simpang siur di berbagai media lokal mengutip keterangan dari T6. Hal tersebut sangat mencemarkan nama baik CI karena mencantumkan identitas dan alamat lengkap serta inisial P1 sebagai pemilik. Tanpa memperhatikan asas Praduga tak Bersalah T6 melakukan Trial by The Press sehingga muncul anggapan masyarakat termasuk calon pelanggan terhadap CI (B-13,14,15). Fitnah disampaikan melalui media massa dengan mengatakan bahwa CI adalah ISP gelap yang ditertibkan bahkan dikatakan CI melakukan percurian data satelit padahal semua pernyataan T6 tersebut tanpa didukung bukti yang akurat. Sejak pemberitaan itu CI merasa terancam. 9.. Pemerasan dilakukan oleh oknum Kanit pada Hari Kamis tanggal 4 Nopember 2004. Siang hari T2 menelpon P1 agar bersama P2 datang ke BB pada pukul 20:00 WITA menemui T2 untuk membicarakan kemungkinan menutup kasus. Seperti biasa tanpa bekal kemampuan dan pengetahuan yang cukup memadai selaku penyidik T2 membuat pernyataan bahwa seharusnya CI menggunakan nama yang sama dengan PLB apabila ingin menjalankan usaha di Bali. Tentu saja dengan penuh keheranan P2 tidak dapat membayangkan ada 2 perusahaan berbentuk PT dengan nama sama tapi kepemilikan berbeda; satu di Jakarta dan satu lagi di Bali. Namun dengan bersikeras T2 tetap berpendirian bahwa hal itu harus dilakukan CI sebagai syarat utama jika tetap ingin berusaha di Bali. Setelah menunjukkan isi otaknya yang kosong, T2 meminta dana untuk menutup kasus kepada P1 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dikatakan T2 bahwa uang tersebut adalah untuk diberikan kepada atasannya di POLDA Bali. 10.. Atas saran Konsulat Jerman, kami menunjuk seorang advokat guna membantu kami menyelesaikan masalah tersebut. Advokat tersebut berjanji untuk menyelesaikan kasus dalam seminggu dengan cara bernegosiasi dengan penyidik namun setelah 3 (tiga) minggu bernegosiasi tidak mencapai kesepakatan harga. Ada hal lain yang menunjukkan adanya pemerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap CI karena sebelum kami menggunakan jasa advokat tersebut, penyidik dengan penuh semangat melakukan intimidasi terhadap CI namun selama proses negosiasi harga damai, penyidik sama sekali tidak melakukan upaya penyidikan apapun tetapi 3 (tiga) minggu kemudian setelah negosiasi gagal dan CI menunjuk advokat baru yang tidak ingin bernegosiasi maka para penyidik kembali melakukan intimidasi terhadap CI. 11.. Setelah 3 (tiga) bulan sejak dimulainya penyidikan, belum ada pelimpahan kasus kepada Penuntut Umum. Berbagai alasan disampaikan para penyidik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian kasus ini, antara lain; para penyidik sedang menjalani pendidikan dan pelatihan selama seminggu, akan memanggil saksi-saksi dari Jakarta, kesibukan polisi sehubungan Munas Golkar di Bali, kesibukan pengamanan Tahun Baru, orang tua Kanit meninggal dunia, wadir dan direskrim tidak ada di Bali dan masih banyak alasan tidak masuk akal lainnya. Segala alasan tersebut adalah karena urusan intern Polda Bali, bukan dikarenakan CI namun karena proses penyidikan dan terutama karena penyitaan yang dilakukan penyidik maka CI telah mengalami kerugian yang sangat besar akibat proses yang berlarut-larut. 12.. Pada setiap Surat Panggilan dicantumkan alasan pemanggilan dengan mencantumkan Pasal 47 UU no.36 tahun 1999 yaitu CI diduga tidak memiliki ijin menjalankan usaha ISP namun setelah waktu penyidikan yang panjang akhirnya penyidik menyadari bahwa praktek subnet yang dilakukan CI dibenarkan menurut aturan APJII bahkan Penuntut Umum pun mengembalikan berkas kepada penyidik karena tidak cukup bukti. Namun sikap penyidik yang tidak memahami aturan hukum namun arogan yang sejak awal ditunjukkan kembali dipertahankan. Penyidik mencari-cari alasan lain agar dapat menimbulkan masalah bagi CI dengan membawa kasus ke meja hijau. Salah satu sikap tidak profesional yang ditunjukan penyidik yaitu saat penyidik menyatakan bahwa bentuk badan hukum CV.CI tidak diperkenankan menjalankan usaha ISP karena harus berbentuk badan hukum PT dengan alasan ada aturan yang mensyaratkan bentuk perseroan. Menurut penyidik, CV adalah bukan perseroan. Ini adalah hal terbodoh yang ditunjukkan penyidik karena Vennootshap artinya adalah perseroan. Kemudian penyidik melanjutkan lagi penyidikan dengan fokus kepada masalah sertifikasi alat yang digunakan CI. Padahal penyidik mengetahui bahwa CI belum menggunakan alat tersebut serta membeli dari TDS yang telah belasan tahun menjual alat-alat telekomunikasi. Penyidik bersikeras melimpahkan kasus ini kepada Penuntut Umum padahal penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap TDS. Proses penyidikan menjadi simpang siur dan tidak terarah. Hingga saat ini Penyidik tidak pernah menyampaikan Dasar Penyidikan baik kepada CI maupun P1. 13.. Selama proses penyidikan tersebut para polisi melakukan tekanan terhadap diri pribadi sebagai berikut: a.. Terhadap P1 a.. Tanpa bukti permulaan yang cukup mengenai keabsahan kerjasama subnet, penyidik telah menetapkan status Direktur Utama sebagai Tersangka. Sebagai seorang wanita yang tidak pernah bermasalah dengan kepolisian tentu saja hal tersebut merupakan tekanan mental yang sangat berat. b.. Pemeriksaan pertama dilakukan selama 2 (dua) hari berturut-turut dalam 1 (satu) BAP dan Penyidik mengetahui Surat Keterangan Dokter yang menyatakan bahwa pada 2 (dua) hari itu P1 dalam keadaan sakit dan perlu istirahat. Hingga saat ini P1 tidak menerima turunan BAP walaupun telah berulang kali diupayakan untuk mendapatkannya. Penyidik sengaja mempersulit P1 untuk mendapatkan haknya memperoleh turunan BAP karena banyak kejanggalan lainnya dalam BAP tersebut. P1 seolah-olah hapal seluruh data dan kata pada invoice TDS. Nampak bahwa seluruh pernyataan dan jawaban P1 diarahkan oleh orang lain. c.. Surat panggilan untuk hadir dalam pemeriksaan sebagai TERSANGKA untuk kedua kalinya disampaikan penyidik Polda Bali kepada tetangga P1 pada hari libur/diluar jam kerja. Hal tersebut telah mencemarkan nama baik P1 (B-16). Interogasi dilakukan penyidik T4 dengan tekanan melalui suara keras dan membentak-bentak di hadapan anak perempuan P1 dan P2 yang masih berusia dibawah umur. a.. T5 melakukan aksi teror dengan menelpon P1 pada Hari Rabu tanggal 22 Desember 2004 pukul 08:40 yang maksudnya menyuruh P1 datang ke Polda Bali untuk wajib lapor setiap Hari Senin dan Kamis kalau tidak "ya Ibu taulah akibatnya". Padahal penyidik yang lebih senior yaitu T3 telah menyanggupi kepada Kuasa Hukum tersangka bahwa untuk perintah wajib lapor akan disampaikan secara tertulis. b.. Tekanan juga disampaikan T3 dan T4 dihadapan banyak saksi (suami dan karyawan P1) mengatakan bahwa akan membuat Surat Perintah Penahanan untuk P1. a.. Terhadap P3 a.. Pemeriksaan terhadap P3 pertama kali dilakukan tanpa surat panggiglan namun hanya secara lisan tetapi interogasi dilakukan hingga pukul 24:00 WITA. b.. Untuk pemeriksaan kedua, T1 melakukan panggilan untuk hadir pada tanggal 23 Desember 2004 (B-17). P3 diinterogasi oleh 3 (tiga) penyidik (T2, T3 dan T4) secara maraton (hal tersebut tertuang dalam BAP), T3 berteriak-teriak dengan beralasan bahwa itu memang sudah logat bicaranya. Kemudian pada hari yang sama pula (23 Desember 2004) orang yang sama yaitu T1 memanggil P3 kembali untuk hadir pada hari berikutnya (B18). Nampak secara kasat mata bahwa hal ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan penyidik guna melakukan penekanan terhadap P3. a.. Bahwa kasus ini telah dijadikan media uji coba dan CI sebagai kelinci percobaan. a.. Penyidikan terhadap Internet Service Provider (ISP) yang diduga tidak memiliki ijin merupakan hal baru di Indonesia. Pertama kali terjadi di Jogjakarta dan yang saat ini dilakukan terhadap CI merupakan yang kedua di Indonesia. Sebagai kasus yang pertama kali terjadi di Bali dapat dimaklumi para penyidik tidak memiliki pengalaman bahkan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terhadap peristiwa yang terjadi, peraturan yang berlaku dan penerapan peraturan pada peristiwa tersebut. a.. Terhadap tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum tersebut, S3 menaruh simpati kepada CI dan menyarankan CI untuk melaporkan kejadian tersebut ke Komnas HAM. Sebagai salah seorang pendiri ISP besar, S3 sangat menyesalkan sikap penyidik apalagi diketahui bahwa CI bahkan belum melakukan kegiatan ISP (B-19). a.. Menunjuk pada kasus serupa yang terjadi di Jogjakarta, penyidikan tidak dilanjutkan (B-20). Kepolisian dan Pemerintah (DirJen PosTel) memberikan permakluman atas kekurangpahaman pengusaha mengenai aturan tentang perijinan. Di lain pihak, para pengusaha berjanji untuk segera melengkapi syarat perijinan yang seharusnya. a.. Berdasarkan Undang-undang, Pemerintah melakukan pembinaan terhadap penyelenggara telekomunikasi. Dalam hal ini DirJen PosTel melakukan pembinaan pada tanggal 23 September 2004. Pada pertemuan tersebut Balai Monitor Denpasar mengatakan bahwa akan melanjutkan pembinaan tersebut hingga beberapa bulan kedepan. Ditegaskan lagi oleh S2 bahwa tim tidak akan melakukan sweeping (penertiban) terhadap penyelenggara telekomunikasi dalam masa beberapa bulan setelah pembinaan yang pertama kali dilakukan dengan undangan seminar tersebut. Tim tersebut, termasuk didalamnya adalah: 2 jaksa pada Kejaksaan Tinggi Bali, 2 pejabat pada Dinas Perhubungan Propinsi Bali dan 2 perwira polisi POLDA Bali bagian KORWAS. Namun yang dilakukan penyidik dalam kasus ini adalah penertiban pada waktu belum sampai satu bulan sejak pembinaan tersebut. Terhadap tindakan itu, S2 pun menyampaikan rasa terkejutnya. Tidak ada koordinasi antara penyidik dengan tim tersebut (B-21). a.. Peraturan yang mensyaratkan ISP harus memiliki ijin menjadi alasan penyidik melakukan; penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan saksi/tersangka. Namun setelah mengetahui ternyata CI memilik ijin ISP sebagai subnet PLB, kemudian selama dua bulan lebih hingga saat ini sibuk mencari-cari kesalahan lain pada CI. Padahal, kembali pada peraturan yang berlaku, pengembangan penyidikan mengarah kepada hal-hal yang bukan merupakan tanggung jawab CI sebgai ISP. Penyelenggaraan telekomunikasi oleh CI hanyalah sebatas Internet Service Provider (ISP) yaitu penyelenggaraan jasa akses internet sebagai bagian dari jenis penyelenggaraan jasa multimedia. Dan untuk itu CI telah memiliki ijin sebagai subnet yang berhak atas ijin ISP di wilayah Bali, Nusa tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sesuai asas legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia, hal ini bukanlah suatu pelanggaran karena tidak ada kalusula hukum yang secara tegas/jelas melarang kerjasama subnet. Sebaliknya, justru ada ketentuan yang membolehkannya. a.. Berdasarkan Bab VIII (Pasal 90-94) PP No.52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, APJII merupakan Lembaga semi pemerintah yang kepengurusannya dikukuhkan oleh Menteri. APJII mempunyai fungsi: menghimpun pendapat, pemikiran dan pandangan masyarakat tentang pengembangan pertelekomunikasian; mengkaji dan merumuskan pendapat yang berkembang di masyarakat sebagai bahan usulan kebijakan dan atau peraturan yang berkaitan dengan pembinaan, pengaturan dan penyelenggaraan telekomunikasi. Berkaitan dengan praktek subnet, APJII dalam Standard Layanan Internet Resources menyatakan bahwa IP Address di-assign berdasarkan kebutuhan teknis bukan bandwith sehingga membolehkan adanya subnet/franchise/reseller. Hal ini dinyatakan oleh APJII yang merupakan kumpulan orang-orang ahli intelektual di bidang telekomunikasi [Pasal 91(1e)]. Dapat disimpulkan terhadap kerjasama subnet ini adalah bahwa TIDAK ADA aturan hukum yang melarang subnet TETAPI ADA aturan hukum yang membolehkan a.. Penyidik telah melakukan pemeriksaan tehadap 6 (enam) ISP lainnya yang berada di Bali. Hasilnya diketahui bahwa ke-6 ISP tersebut sama sekali tidak mempunyai ijin bahkan ada yang memiliki lebih dari satu alat seperti milik CI yang disita penyidik. Namun terhadap 6 (enam) ISP tersebut tidak dilakukan penyidikan lebih lanjut seperti yang dialami CI. Setelah penyitaan terhadap CI, barulah 2 (dua) dari 6 (enam) ISP tersebut mendaftarkan permohonan perijinan. Hanya sebatas pendaftaran permohonan. Setelah melalui proses yang sangat panjang dan lama maka pada tanggal 17 Maret 2005 berkas penyidikan dilimpahkan kepada penuntut umum T7 dan T8 di Kejaksaan Tinggi Bali. Namun sama halnya seperti perbuatan kriminal yang dilakukan para aknum polisi di Polda Bali maka pada tahap ini para oknum jaksa juga melakukan perbuatan kriminal terhadap P1. a.. Saat pelimpahan T8 melakukan pelecehan/penghinaan yang merendahkan derajat dan martabat P1. T8 menanyakan hal-hal yang tidak menjadi materi Berita Acara Pelimpahan yaitu mengenai status perkawinan P1 dan P2 juga hubungan anak dengan P1. T8 memberikan komentar yang sangat menyinggung perasaan P1 karena merendahkan status wanita Bali yang hidup berkeluarga dengan pria asing. b.. Selanjutnya T8 memberikan berkas kepada T7 di Kejaksaan Negeri Denpasar untuk dilanjutkan proses pelimpahannya. T7 melakukan pengancaman kepada P1 melalui S8 untuk melakukan penahananan. c.. S8 menyampaikan bahwa tidak cukup alasan untuk melakukan penahanan karena; Barang bukti telah disita, sehingga P1 tidak mungkin mengulangi lagi perbuatannya, selama proses penyidikan di Polda Bali P1 tidak pernah melalaikan wajib lapor 2 (dua) kali seminggu, P1 memiliki aset, keluarga dan leluhur di Bali sehingga tidak ada niat sedikitpun untuk melarikan diri meninggalkan Bali. Namun T7 mengatakan bahwa secara objektif memang demikian tetapi penilaian subjektif T7 dapat membuat P1 ditahan. d.. T7 menawarkan kerjasama apabila P1 memberikan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada T7 maka penilaian T7 akan berubah dan tidak akan menahan P1. Karena ketakutan akibat tekanan tersebut akhirnya P1 memberikan uang yang diminta. Demikian laporan pengaduan ini saya sampaikan dengan sejujurnya dan saya buat tanpa ada pengaruh / tekanan dari pihak manapun. Hormat Saya, (Harald Bleckert) Indeks Daftar Nama dan Bukti Surat P: Pelapor T: Terlapor S: Saksi B: Bukti Daftar Nama: CI : CV. Candi Internet PLB : PT. Pasifik Lintas Buana (VIP.net) BL : Blue Line. ISP yang merupakan pesaing bisnis CI di Bali TDM : PT. Telemedia Dinamika Sarana BB : Bali Bakery di jalan Hayam Wuruk - Denpasar P1 : Sang Ayu Made Karnasih (direktur utama CV. Candi internet) P2 : Harald Bleckert (Business Development Manager CV. Candi Internet) P3 : I Made Karta Susila (teknisi CV. Candi Internet) T1 : AKBP Edy Suswanto, Sik (Kasat Opsnal 1 Reskrim) T2 : AKP Tri Kuncoro (Ka Unit Cyber Crime) T3 : Idodo Simangunsong (Wa Unit Cyber Crime) T4 : Iptu Ahmad Jaelani (Pa Unit Cyber Crime) T5 : Zulfikar (Unit Cyber Crime) T6 : Kombes AS Reniban (Kabid Humas Polda Bali) T7 : Ida Bagus Wiswantanu, SH T8 : Suhadi, SH S1 : Ibu Judith (ketua Asosiasi Warnet Indonesia) Awari di Jakarta S2 : Ir. Slamet Wibowo, MM (Kepala Balai Monitoring Bali) S3 : Philip Soelistio (pendiri ISP Indo.net) S4 : Richy Santosh (karyawan CV. Candi Internet) S5 : Awan (karyawan CV. Candi Internet) S6 : R. Azhari, SH (advokat Sang Ayu Made Karnasih dan karyawan CI lainnya) Daftar Bukti Surat: B-1 : Akta Notaris Pendirian CV. Candi Internet B-2 : CV. Primanusa Infodata (Subnet PT. Indonet yang berada di Makasar) B-3 : Ijin ISP milik PT. Pasifik Lintas Buana (VIP.net) B-4 : Perjanjian Kerja Sama Subnet antara PLB dan CI B-5 : Undangan Sosialisasi Peraturan oleh Balai Monitor B-6 : Ketentuan APJII tentang subnet/franchise/reseller B-7 : Tanda Terima penyerahan barang B-8 : APJII: Kasus Jogja dan Bali Bukti Lemahnya Pembinaan Postel (detik.com) B-9 : Dianggap Ilegal, Perangkat ISP Bali Disita Polisi (detik.com) B-10 : ISP Bali Bersedia Patuhi Perijinan (detik.com) B-11 : Surat Panggilan kepada P1 sebagai Tersangka B-12 : Fotokopi Konsep BAP Tersangka B-13 : Harian Nusa Tenggara, "Polda Sita Penyadap Data Satelit" B-14 : Harian Radar Bali, "Penyedia ISP Gelap Ditertibkan" B-15 : Harian DenPost, "Polda Bali Gerebek Warnet Ilegal" B-16 : Surat Panggilan kepada P1 untuk Memberikan Keterangan Tambahan B-17 : Surat Panggilan kepada P3 untuk Interogasi Kedua B-18 : Surat Panggilan kepada P3 untuk Interogasi Ketiga B-19 : E-mail S3 kepada P2 B-20 : Berita hukumonline.com B-21 : Surat IndoWLI perihal Pengaduan

Yahoo! Groups Links To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/indonesian-studies/ To unsubscribe from this group, send an email to: indonesian-studies-unsubscribe@yahoogroups.com Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.